[LENGKAP] Sistem Pemerintahan Orde Baru Masa Presiden Soeharto - Hallo sahabat Sistem Pemerintahan Indonesia, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul [LENGKAP] Sistem Pemerintahan Orde Baru Masa Presiden Soeharto, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Orde Baru, Artikel Sistem Pemerintahan Indonesia, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : [LENGKAP] Sistem Pemerintahan Orde Baru Masa Presiden Soeharto
link : [LENGKAP] Sistem Pemerintahan Orde Baru Masa Presiden Soeharto

[LENGKAP] Sistem Pemerintahan Orde Baru Masa Presiden Soeharto

Sistem Pemerintahan Orde Baru Masa Presiden Soeharto

Telah kita ketahui bahwa sistem pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi beberapa periode. Setelah pada artikel sebelumnya telah kita bahas masalah orde lama, maka pada artikel ini akan kita kupas tentang orde baru. Apakah orde baru itu? Mungkin itu pertanyaan dasar yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Berikut pembahasannya.

Pengertian Orde Baru

Orde baru adalah istilah yang digunakan untuk masa setelah pemberontakan Gerakan 30 September tahun 1965. Pada masa orde baru dibangun tekad untuk mengabdi pada kepentingan rakyat dan nasional dengan dilandasi oleh semangat dan jiwa Pancasila serta UUD 1945. Orde baru merupakan upaya untuk mengoreksi penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama. Masa orde baru ini dipimpin oleh Soeharto setelah dikeluarkannya Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) oleh Presiden Soekarno. Orde baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998.

Pemerintahan Orde Baru masa Soeharto

Sejarah Orde Baru

Gerakan 30 S/PKI tahun 1965 mengakibatkan terjadinya kekacauan terhadap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara berupa penyimpangan terhadap UUD ’45 dan Pancasila. Oleh karena itu, munculah keinginan untuk menempatkan UUD ’45 dan Pancasila sebagai landasan kehidupan berbanga dan bernegara secara murni dan konsekuen.
ru
Sejak gerakan PKI berhasil ditumpas, Presiden Soekarno belum bertindak tegas terhadap G30S/PKI. Hal ini menimbulkan ketidaksabaran di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Pada tanggal 26 Oktober 1965 berbagai kesatuan aksi seperti KAMI, KAPI, KAGI, KASI, dan lainnya mengadakan demonstrasi dalam gabungan Front Pancasila. Dalam kondisi ekonomi yang parah, para demonstran menyuarakan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). Pada tanggal 10 Januari 1966 para demonstran mendatangi DPR-GR dan mengajukan Tritura. Isi TRITURA yaitu:
1. pembubaran PKI,
2. pembubaran kabinet dari unsur-unsur G 30 S/PKI, dan
3. penurunan harga.

Di tanggal 15 Januari tahun 1966 diadakan sidang paripurna Kabinet Dwikora didalam sebuah tempat daerah bogor tepatnya di istana Bogor yang di hadiri dengan wakil-wakil dari mahasiswa. Presiden Republik Indonesia Saat itu yakni Presiden Ir.Soekarno berfikiran timbulnya berbagai gerakan dari para mahasiswa itu didalangi oleh Central Intelligence Agency  (CIA) yang lembaganya tersebut bertempat di negara Amerika serikat.

Presiden Republik indonesia Ir. Soekarno itu menggemukakan perombakan kabinetnya yaitu di tanggal 21 Februari namun tetapi hal itu tak membuat adanya perubahan yang kemudian membuat hati rakyat senang disebabkan karena  masih banyak dari anggota kabinetnya yang berada didalam G30S/PKI, Kabinet baru dikenal dengan”Seratus Menteri”.

Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Dalam Supersemar terdapat 3 poin tugas utama: pertama, Presiden/Panglima tertinggi ABRI/pemimpin Besar Revolusi/ Mandataris MPRS Soekarno, memutuskan, memerintahkan kepada letjen Soeharto selaku panglima Angkatan Darat, mengambil tindakan yang dianggap perlu agar terjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden Soekarno demi kutuhan bangsa dan negara. Kedua, pengkoordinasian panglima angkatan lain, dan ketiga, melaporkan dan bertanggung jawab terhadap segala yang berhubungan dengan poin kedua. Surat ini diterbitkan Soekarno untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban. Demonstrasi dan kekacauan di ibukota tak berubah, meski Soekarno telah melantik Kabinet Dwikora yang Disempurnakan atau lebih dikenal dengan sebutan “Kabinet 100 menteri” pada tanggal 11 Maret 1966. Dalam rapat kabinet yang dipimpin Presiden Soekarno pada tanggal tersebut, Letjen Soeharto tidak hadir dengan alasan sakit. Akhirnya, Presiden Soekarno tidak dapat menyelesaikan rapat dan pergi ke Bogor demi alasan keamanan. Pergantian pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru secara resmi ketika Letjen Soeharto dilantik menjadi Pejabat Presdien Republik Indonesia pada tanggal 12 Maret 1967.

Hal-hal yang diperjuangkan dalam Orde Baru adalah:

1. Sikap mental yang positif untuk menghentikan dan mengoreksi segala penyimpangan atau penyelewengan terhadap pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945.
2. Masyarakat yang adil dan makmur, baik materiil maupun spiritual melalui pembangunan.
3. Sikap mental mengabdi kepada kepentingan rak'yat serta melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Melalui hal-hal yang diperjuangkannya itu, Orde Baru menghendaki, adanya tata pikir yang lebih nyata dan tepat guna tanpa meninggalkan idealisme perjuangan, mengutamakan kepentingan nasional.

Kelebihan dan Kekurangan Masa Orde Baru

Kelebihan Sistem Pemerintahan Orde Baru

1. Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000
2. Sukses transmigrasi
3. Sukses KB
4. Sukses memerangi buta huruf
5. Sukses swasembada pangan
6. Pengangguran minimum
7. Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
8. Sukses Gerakan Wajib Belajar
9. Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh
10. Sukses keamanan dalam negeri
11. Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia
12. Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri

Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru

1. Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
2. Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat
3. Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua
4. Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya
5. Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin)
6. Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
7. Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan yang dibreideli
8. Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program "Penembakan Misterius" (petrus)
9. Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintahan presiden selanjutnya)

Demikian sedikit pembahasan tentang pengertian orde baru, Sejarah orde baru, dan kelebihan serta kekurangan maa orde baru. Semoga bermanfaat. Silakan kunjungi artikel tentang sistem pemerintahan di Indonesia lainnya.

Demikianlah Artikel [LENGKAP] Sistem Pemerintahan Orde Baru Masa Presiden Soeharto

Sekianlah artikel [LENGKAP] Sistem Pemerintahan Orde Baru Masa Presiden Soeharto kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel [LENGKAP] Sistem Pemerintahan Orde Baru Masa Presiden Soeharto dengan alamat link https://inisistempemerintahanindonesia.blogspot.com/2017/07/lengkap-sistem-pemerintahan-orde-baru.html

Tweet